Oleh: Ibrahim Yakub
(Pegiat Kebijakan Publik)
INDONESIA Emas 2045 diproyeksikan sebagai fase kematangan pembangunan nasional. Namun jika ditelisik dari pengalaman yang terjadi kawasan timur Indonesia diantaranya Maluku Utara, Sulawesi, dan Papua, narasi tersebut justru menyimpan paradoks sangat mendalam.
Wilayah-wilayah kaya sumber daya alam ini menjadi motor penting pertumbuhan nasional, tetapi secara simultan menanggung beban sosial, ekologis, dan fiskal yang berat. Di sinilah rezim pembangunan Indonesia memperlihatkan kontradiksi strukturalnya, dan di titik inilah pula Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diuji keberpihakannya.
Maluku Utara; Pertumbuhan Tinggi, Ketimpangan Menganga
Maluku Utara sering dipuji sebagai “New Star” ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi daerah ini kerap menembus dua digit, didorong oleh ekspansi industri pertambangan dan hilirisasi nikel. Namun di balik angka impresif tersebut, struktur ekonomi Maluku Utara menunjukkan gejala growth without development.
Kontribusi sektor pertambangan dan industri pengolahan tercatat lebih dari 50 persen terhadap PDRB, tetapi tingkat kemiskinan masih berada di kisaran dua digit (5,81%), dan ketimpangan pendapatan antar-kelompok serta antarwilayah semakin tajam. Lebih problematik lagi, kapasitas fiskal daerah relatif lemah, sehingga pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer pusat. Ini menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi tidak sepenuhnya tinggal di daerah.
Maluku Utara menjadi contoh nyata enclave economy, kaya sumber daya tetapi miskin kedaulatan ekonomi dan ekologis. Kerusakan lingkungan, konflik lahan, serta tekanan terhadap masyarakat pesisir dan adat menjadi biaya sosial yang jarang masuk perhitungan pembangunan.
Dalam perspektif NDP HMI, situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah. Seperti ditegaskan Nurcholish Madjid bahwa “Keadilan sosial bukanlah hasil sampingan pembangunan, melainkan tujuan utamanya.”
Sulawesi, Hilirisasi yang Tidak Demokratis
Pulau Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, menjadi episentrum proyek hilirisasi nasional. Kawasan industri berbasis nikel tumbuh cepat, menyerap investasi besar, dan menopang target industrialisasi negara. Namun pola pembangunan yang ditempuh memperlihatkan kecenderungan teknokratis dan sentralistik.
Secara statistik, PDRB Sulawesi Tengah melonjak signifikan, tetapi struktur ketenagakerjaan masih didominasi pekerjaan berupah rendah, dan konflik industrial meningkat. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pembangunan relatif minim, sementara ruang kritik sering dipersempit atas nama stabilitas investasi.
Senada, Amartya Sen, mengingatkan bahwa “Pembangunan yang mengorbankan kebebasan sipil pada akhirnya akan mengorbankan keberlanjutan pembangunan itu sendiri.”
Hilirisasi tanpa demokratisasi berpotensi melahirkan kelas pekerja yang teralienasi, serta memperdalam jurang antara pusat industri dan masyarakat sekitarnya. Dalam konteks ini, HMI secara organisasi menghadapi tantangan serius, berani atau tidak mengkritik model pembangunan yang secara statistik terlihat sukses, tetapi secara sosial problematik.
Papua, Perpaduan Ekonomi Tanpa Keadilan Historis
Papua merupakan kasus paling ekstrem dari paradoks pembangunan Indonesia. Selama puluhan tahun, Papua menyumbang kekayaan alam luar biasa bagi negara, namun tingkat kemiskinan masih berada di kisaran 25–30 persen, tertinggi secara nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pun konsisten berada di posisi terbawah.
Meski anggaran transfer dan dana otonomi khusus meningkat signifikan, pembangunan Papua masih terjebak pada pendekatan keamanan dan proyek fisik, bukan pemberdayaan manusia dan pengakuan martabat sosial-budaya masyarakat asli Papua. Teringat dengan Soedjatmoko yang pernah menulis bahwa “Pembangunan yang tidak berangkat dari pemahaman kebudayaan lokal hanya akan melahirkan keterasingan.”
Dalam konteks Papua, rezim pembangunan gagal membaca dimensi historis dan sosiologis. Integrasi ekonomi dipaksakan tanpa keadilan historis, sehingga pembangunan justru memperdalam rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan.
Ketiga kasus tersebut memperlihatkan pola yang sama, pembangunan digerakkan oleh logika ekstraksi dan akumulasi, bukan transformasi sosial. Negara berperan sebagai fasilitator investasi, sementara fungsi korektif terhadap ketimpangan melemah.
Secara nasional, rasio gini bertahan di kisaran 0,38, dan penguasaan aset oleh kelompok 1 persen teratas tetap dominan. Ini menandakan bahwa manfaat pembangunan terkonsentrasi, sementara beban sosial dan ekologis didistribusikan ke daerah.
Bagi HMI, kondisi ini adalah ujian ideologis. Tauhid dalam NDP menolak segala bentuk penghambaan termasuk penghambaan pada modal dan angka pertumbuhan. Kemanusiaan menuntut pembangunan yang memuliakan manusia, bukan sekadar mengoptimalkan komoditas.
Agenda Kebangsaan Alternatif Peran Strategis HMI di Daerah
Mengawal Indonesia Emas dari daerah berarti HMI harus keluar dari posisi reaktif dan mengambil peran strategis. Pertama, mengembangkan kritik berbasis data lokal. Kader HMI di daerah harus menjadi produsen pengetahuan, riset fiskal daerah, dampak sosial tambang, dan evaluasi kebijakan publik.
Kedua, membangun aliansi masyarakat sipil. HMI tidak boleh berdiri sendiri, tetapi menjadi simpul intelektual yang menjembatani akademisi, komunitas adat, buruh, dan generasi muda.
Ketiga, menjaga jarak kritis dengan kekuasaan. Keterlibatan struktural tidak boleh menghilangkan keberanian untuk berbeda.
Jauh sebelumnya pemikir Dawam Rahardjo pernah mengatakan bahwa “Intelektual kehilangan maknanya ketika ia berhenti berpihak pada yang lemah.”
Selamat MILAD HMI ke-79.
