Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) melakukan aksi didepan kantor Walikota Ternate. Foto : Istimewa.
Ditengah Hujan deras tak menyulut semangat Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) dalam berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate, Kamis, 13/10/2025.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pemerintah kota segera menuntaskan persoalan krisis air bersih yang masih membelenggu sejumlah kelurahan.
Koordinator aksi, M. Rivai Yakub, mengungkapkan berdasarkan hasil investigasi Gamhas di lapangan, masih banyak warga yang belum menikmati pelayanan air bersih secara layak.
“Di Kelurahan Foramadiahi RT 07, distribusi air tidak merata. Dari total 40 rumah, hanya 20 rumah yang mendapat pasokan rutin, 10 rumah hanya beberapa jam dalam seminggu, dan 10 rumah lainnya tidak mendapatkan air sama sekali, tetapi tetap dikenai tagihan,” ujarnya.
Iya menambahkan, Kondisi serupa juga dialami warga Kelurahan Tabona RT 13, yang hingga kini belum menikmati air bersih karena distribusi belum dilakukan.
“Warga di sana diminta memenuhi syarat administrasi minimal 10 Kepala Keluarga (KK) untuk bisa mendapatkan sambungan air,” katanya.
Sementara itu, Komite Gamhas, Baskara Hi Abdullah, menyebutkan kondisi paling parah terjadi di Kelurahan Tubo RT 08. Warga di kawasan tersebut hanya mengandalkan penampungan air hujan atau membeli air tangki profil dengan harga sekitar Rp70 ribu per bulan.
“Untuk kebutuhan sehari-hari, warga hanya mengandalkan tampungan air hujan karena belum ada distribusi air sama sekali,” ungkapnya.
Selain itu, iya mengungkapkan, di Kelurahan Sasa RT 01, warga harus membayar Rp2 hingga Rp3 juta untuk pemasangan sambungan pipa ke rumah, meski awalnya diinformasikan gratis. Ironisnya, distribusi air di wilayah itu pun tidak berlangsung selama 24 jam.
“Padahal dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2021 ditegaskan bahwa Perumda Air Minum Ake Gaale dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan air bersih yang merata, berkesinambungan, dan terjangkau,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan amanat perda tersebut.
“Faktanya, masyarakat justru menderita dan harus menunggu berhari-hari hanya untuk mendapatkan air bersih,” pungkasnya.
Melalui aksi ini, Gamhas menuntut Pemkot Ternate untuk segera menyelesaikan persoalan air bersih, mewujudkan pendidikan serta kesehatan gratis, dan menghentikan pembangunan reklamasi pantai yang dinilai merugikan masyarakat.
