Repostnews — Forum resmi Kepala Daerah se-Maluku Utara pada kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berlangsung di Bela Hotel, Ternate, Rabu (17/12), menyisakan kesan bagi publik.
Ibrahim Yakub, S.E, M.E, pegiat kebijakan publik, mengatakan ada dua pernyataan dari Walikota Ternate Tauhid Soleman yang bisa menjadi sorotan dalam hal ini. “Pertama, sejak Ibu Gubernur dilantik belum pernah ada kunjungan kerja resmi ke pemerintah Kota Ternate. Kedua, kita tidak bekerja untuk pencitraan, tetapi untuk melayani masyarakat Maluku Utara,” tuturnya.
Menurutnya, kedua pernyataan itu jika ditinjau dari pendekatan kebijakan publik sangat terlihat ketidakharmonisan di level pemerintahan kita. “Misalnya, pernyataan pertama apabila digiring dalam perspektif kebijakan, maka kunjungan kerja bukan sekadar aktivitas seremonial, melainkan instrumen institusional untuk memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Ketidakhadiran kunjungan resmi menunjukkan potensi lemahnya mekanisme koordinasi vertikal yang dapat berdampak pada efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah,” ujar pria lulusan pascasarjana Universitas Trisakti tersebut.
Selanjutnya pernyataan kedua, lanjut Ibrahim, jika dilihat menggunakan kacamata kebijakan publik penegasan bahwa pemerintah tidak bekerja untuk pencitraan, tetapi untuk melayani masyarakat mencerminkan prinsip orientasi pelayanan publik (public service orientation). “Dalam pendekatan kebijakan publik ala Dunn dan Dye, kebijakan dinilai dari substansi, kinerja, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan dari intensitas komunikasi politik atau eksposur media. Pernyataan ini menegaskan kritik normatif terhadap praktik kebijakan yang lebih menonjolkan simbol politik dibandingkan hasil kebijakan yang konkret,” kata Ibrahim.
Sementara itu, menurutnya, dalam kerangka Advocacy Coalition Framework (Sabatier), pernyataan tersebut mencerminkan adanya perbedaan koalisi kebijakan dan sistem kepercayaan antar-aktor pemerintahan daerah dan provinsi. Ia bilang, ketegangan ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak berjalan dalam ruang teknokratis yang netral, melainkan dalam arena politik yang sarat kepentingan, persepsi dan narasi legitimasi. “Secara keseluruhan, pernyataan tersebut merupakan kritik kebijakan yang menekankan pentingnya Gubernur Sherly sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk menciptakan ruang integrasi disetiap kabupaten/kota harus mampu mewujudkan good governance, yakni akuntabilitas, efektivitas dan fokus pada kepentingan publik di setiap 10 kabupaten Kota.
“Dengan demikian, polemik ini seharusnya dijadikan momentum reflektif untuk memperkuat orientasi kebijakan publik yang berbasis masalah (problem-oriented policy), bukan sekadar pencitraan,” tutupnya.
