Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus menunjukkan keseriusannya dalam membenahi tata kelola sektor pertambangan. Hal itu ditandai dengan kunjungan kerja Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, bersama Ketua Komisi III DPRD, Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat, dan jajaran pemerintah daerah ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin, 18 Mei 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ajang koordinasi sekaligus silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan Kementerian ESDM untuk membahas berbagai persoalan pertambangan yang berkembang di Haltim.
Fokus utama pembahasan meliputi pengawasan aktivitas perusahaan tambang, tata kelola pertambangan, dampak lingkungan, hingga kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku.
Dalam pertemuan itu, Bupati Ubaid Yakub menegaskan bahwa pengawasan sektor pertambangan harus dilakukan secara serius agar aktivitas perusahaan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai regulasi.
“Koordinasi dengan Itjen ESDM merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi pengawasan sektor pertambangan di Halmahera Timur,” ujar Ubaid.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ingin memastikan aktivitas tambang tetap memberikan manfaat bagi daerah, namun tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Terpisah, Sekda Haltim, Ricky Chairul Richfat saat dihubungi menegaskan hal yang sama. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak ingin aktivitas pertambangan hanya berorientasi pada investasi semata, tetapi juga harus memberi dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Haltim,” ujar Ricky.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang kuat terhadap perusahaan tambang, terutama menyangkut kewajiban lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Koordinasi dengan Itjen ESDM menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan serta mendorong tata kelola pertambangan yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Menurut Ricky, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan pertambangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Kami berharap ada tindak lanjut yang konkret melalui koordinasi teknis yang lebih intensif, sehingga aktivitas pertambangan di Halmahera Timur benar-benar berjalan tertib dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Yudhiawan, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan komitmen Itjen ESDM dalam memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, mulai dari aspek perizinan, keselamatan kerja, hingga dampak sosial dan lingkungan.
