Jakarta, Repostnews – Harian Advokasi Tambang Maluku Utara (Hantam Malut) menggelar konferensi pers sekaligus konsolidasi jelang aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Dalam konferensi pers, Direktur Hantam Malut, Alfatih Soleman, memaparkan rapor merah penegakan hukum sektor pertambangan di Maluku Utara serta memastikan akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Mabes Polri, Rabu (21/1/2026).
Hantam Malut, menurut Alfatih, membawa tiga tuntutan utama yang akan disampaikan langsung kepada Kapolri.
Pertama, mendesak pencopotan Kapolda Maluku Utara karena dinilai lamban dan tidak serius dalam menangani berbagai skandal pertambangan di daerah.
Alfatih menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan di tingkat wilayah hukum Maluku Utara adalah hal mutlak untuk memulihkan kepercayaan publik.
Kedua, mendesak Mabes Polri untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan penjualan ore ilegal sebanyak 90.000 metrik ton oleh PT WKM.
“Penarikan kasus ini ke tingkat pusat dinilai penting guna menghindari adanya intervensi atau praktik “masuk angin” di tingkat daerah,” ujar Alfatih.
Ketiga, Hantam Malut menuntut tindakan hukum tegas tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di wilayah Maluku Utara.
Ia juga menyebutkan bahwa investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pembiaran terhadap praktik ilegal yang merugikan rakyat.
Selain itu, Alfatih mengungkapkan kegeramannya atas kondisi penegakan hukum yang dianggapnya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.
“Kami datang ke Jakarta bukan tanpa alasan. Kami membawa sejumlah masalah pertambangan di Maluku Utara langsung ke hadapan Kapolri agar ada audit menyeluruh terhadap seluruh perizinan dan penegakan hukum lingkungan di daerah kami. Kami menilai Kapolda Maluku Utara telah gagal menjaga amanah hukum dan terkesan melakukan pembiaran terhadap praktik-praktik ilegal,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kasus PT WKM menjadi ujian integritas bagi Polri. “Kasus penjualan 90.000 metrik ton ore ilegal oleh PT WKM harus segera diambil alih Mabes Polri. Kami butuh keadilan nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. Jika pimpinannya tidak mampu memberikan ketegasan, maka harus diganti oleh figur yang berani menindak mafia tambang,” pungkasnya.
Aksi di depan gerbang Mabes Polri besok (hari ini), kata Alfatih, diharapkan menjadi isu nasional soal perizinan dan sejumlah tambang yang bermasalah, karena cengkeraman oknum korporasi nakal yang sengaja dilindungi.
“Copot Kapolda Malut, sehingga tidak jadi preseden buruk atas penanganan kasus-kasus tambang yang sangat lambat dan tidak serius. Jika pimpinannya tidak mampu memberikan ketegasan, maka harus diganti oleh figur yang berani menindak mafia tambang tanpa pandang bulu,” jelasnya.
