Repostnews – Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Lelilef, Halmahera Tengah, Maluku Utara, menangkap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Republik Rakyat China berinisial MY yang kedapatan membawa bahan mineral ilegal.
MY tertangkap menyelundupkan lima bungkus nikel campuran dan empat bungkus nikel murni saat melalui pemeriksaan keamanan. Temuan ini langsung ditindaklanjuti oleh Satgas Terpadu yang kemudian menyerahkan pelaku untuk pemeriksaan mendalam oleh aparat berwenang. “Saat ini pelaku dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat terkait. Bahan mineral yang coba diselundupkan juga akan dilakukan penelitian oleh instansi terkait,” ujar Komandan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Halilintar Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, dalam keterangan persnya.
Bandara khusus milik PT IWIP telah beroperasi sejak 2019 dengan izin resmi dari Kementerian Perhubungan. Namun, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa bandara ini belum sepenuhnya memenuhi standar minimal yang mewajibkan kehadiran perangkat negara dalam fasilitas penerbangan yang melayani lalu lintas orang maupun barang.
Untuk menutup celah pengawasan tersebut, pemerintah menempatkan Satgas Terpadu di bandara tersebut mulai 29 November 2025. Satgas ini merupakan tim gabungan dari berbagai instansi yakni TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, Badan Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan, BMKG, AirNav Indonesia, serta Avsec.
Mayjen Febriel menegaskan, keberadaan tim gabungan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengamanan, pengawasan, hingga penegakan hukum di bandara khusus. “Bandara khusus memiliki tingkat mobilitas tinggi, baik untuk akses tenaga kerja asing maupun distribusi logistik industri. Karena itu, perangkat negara harus hadir untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan,” tegasnya.
Kejadian ini juga menegaskan pentingnya kehadiran perangkat negara dalam tata kelola bandara khusus—terutama yang berada di kawasan industri strategis seperti IWIP, dan memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya alam, dan mencegah segala bentuk kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara.
