Ternate – Kisruh penentuan lokasi Musyawarah Daerah (Musda) VI HIPMI Maluku Utara kian menyeruak ke permukaan. Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI telah memerintahkan agar agenda itu dipusatkan di Ternate.
Sementara itu, BPD HIPMI Malut tetap bersikeras memindahkan ke Morotai meskipun Bidang OKK BPP HIPMI berdasarkan dukungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, telah meminta penyelenggaraan Musda dilaksanakan di Ternate. Penolakan itu memicu dugaan adanya konflik antara pengurus daerah dan pusat.
Hal ini disampaikan oleh Siti Sahra, salah satu panitia Musda VI HIPMI Maluku Utara saat dikonfirmasi media, usai mengikuti rapat panitia Musda di Cafe Uyo Ternate. Selasa (18/11/2025).
Siti menjelaskan, bahwa Ketua BPD HIPMI Maluku Utara dan tim SC tetap bersikeras menggelar Musda di Morotoi. Padahal menurutnya, Bidang OKK BPP HIPMI telah menyurati pihak BPD pada 14 November 2025 lalu melalui surat dengan nomor: 2180/A-1/Sek/BPP/XI/25 untuk menindaklanjuti dukungan Gubernur.
“Ketua beralasan dia sudah mendapat restu dari Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, untuk menggelar Musda di Morotai sewaktu perjalanan ke Kaimana,” ungkap Siti.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos telah menyatakan mendukung penuh pelaksanaan Musda VI HIPMI Maluku Utara di Ternate.
